Ada Apa Dengan Kendeng

Oleh: Ditarizky Wijayanti
edit by: Hernanda Bli

Gunung Kendeng

Panguripe dulur sami
(Sumber kehidupan kita semua)

Saking Taban nganti Tuban punika
(Dari Taban sampai Tuban)

Kathah sanget isen-isene
(Banyak yang ada didalamnya)

Wolu pitutu ing banyu ning Sukolilo nyukupi wargane
(Delapan puluh tujuh mata air di Sukolilo mencukupi wargannya)

Ayo dulur sedoyo nguri-uri tinggalane sing Nduwur
(Mari saudara semua melestarikan peninggalannya)

Pasarehan dilestariknno murih dadi roso tentrem neng ati
(Lestarikan tempat bersejarah agar hati menjadi tentram)

Kanti bukti lan nyata
(Dengan bukti nyata dan tindakan)

Cukup miris apabila kita membandingkan bait-bait lagu diatas dengan keadaan yang terjadi sekarang di Kendeng. Ada apa dengan Kendeng kawan-kawanku? Mungkin pernah teman-teman melihat sekilas di timeline media sosial kalian mengenai perjuangan kartini-kartini dari Rembang ke Jakarta dan menyemen kaki mereka saat melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden? Mungkin juga kalian pernah mendengar para petani berjalan kaki dari Rembang ke Semarang untuk melakukan unjuk rasa di Kota Semarang? Mungkin juga kalian pernah mendengar para petani Rembang ini menginap selama sebulan di depan Kantor Gubernur untuk menanti sikap Gubernur Jawa Tengah terhadap hasil Putusan Mahkamah Agung mengenai izin pembangunan PT Semen Indonesia?

2850
Photo By: M. Rizky Almalik

Kejadian-kejadian itu bukanlah cerita dalam dunia dongeng semata, itu juga bukan kisah yang dibesar-besarkan untuk menarik simpati masyarakat mengenai keadaan di Kendeng. Ini kisah nyata perjuangan para petani Rembang dan masyarakat di Rembang demi mempertahankan hak, kelestarian lungkungan dan tentu mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Mari sejenak kami ceritakan sekelumit kisah dan fakta-faktanya.

Dimulai dari Gunung Watu Putih, berdasarkan hasil penelitian Air Bawah Tanah oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 dijelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst yang memiliki goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3.020 Ha. Di kawasan tersebut terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2555,09681 Ha (perhitungan Sistem Informasi Geografis) yang menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Pendataan berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang juga mendata adanya 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, 4 diantaranya memiliki sungai bawah tanah aktif dengan 109 mata air yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Mata air disini digunakan untuk mengairi pertanian dan menyokong kehidupan di 14 Kecamatan di Rembang serta banyak lagi manfaat lainnya.

Konflik mulai muncul ketika pembangunan pabrik semen mulai dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Kawasan Gunung Watuputih kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan nilai investasi tidak kurang dari Rp 3,7 triliun. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun dan Kabupaten Rembang dipilih karena merupakan wilayah yang memiliki bentangan karst cukup luas untuk suplai bahan baku utama penghasil semen, yaitu batu gamping. Mari kita kaji dahulu lebih dalam kawan-kawan sebelum memunculkan asumsi-asumsi lain. Berikut kami sajikan beberapa alasan penolakan dari masyarakat Rembang, pembelaan dari PT Semen Indonesia, dan sedikit analisa sederhana:

  1. Rusaknya ekosistem daerah karst yang merupakan wilayah penambangan berisiko memiskinkan masyarakat yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani serta berpotensi merusak sumber air masyarakat.

Di Kabupaten Rembang memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang disana terdapat beberapa mata air dan goa basah yang menurut hakikatnya merupakan kawasan lindung dan tidak dapat diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang merubah bentang alam. Akan tetapi, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah dipegang oleh PT Semen Indonesia, wilayah yang termasuk daripadanya sebesar 520 Ha tidak terdapat sama sekali mata air dan goa basah. Pada Cekungan Watu Putih, Kabupaten Rembang, meskipun pada IUP Operasi Produksi tertera sebesar 520 Ha, hanya 487 Ha yang akan ditambang dan sisanya untuk kepentingan lingkungan.

Aktivitas tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di kawasan CAT Watuputih akan menyebabkan rusaknya gugusan karst Watuputih dan berakibat hilangnya sumber-sumber air yang menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat kab. Rembang. Hal ini dapat disebabkan oleh penghancuran gugusan karst untuk bahan baku semen dan penyerapan air dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini akan menyebabkan kekeringan yang juga akan mengancam lahan pertanian dan mengancam sumber pendapatan para petani, ancaman pengangguran dan masa paceklik menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di sekitaran Gunung Kendeng. Selain itu adanya pencemaran yang disebabkan polusi udara yang dihasilkan oleh Pabrik Semen tersebut sangat berpotensi mengganggu kesehatan pernafasan masyarakat di wilayah sekitar pabrik dan sangat dapat pula mempengaruhi hasil produksi pertanian disekitarnya karena udaranya tercemar polusi dari pabrik semen tersebut.

  1. Pabrik semen ini nantinya akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat karena akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 3000 orang dikhawatirkan hanya omong kosong belaka.

PT Semen Indonesia tidak menjanjikan kesejahteraan tetapi menjanjikan dan menawarkan opportunity (kesempatan) untuk bisa bekerja di sana bagi masyarakat ring 1, melalui program CSR, pajak yang lebih ringan, dan lain-lain yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat 15%.

Faktanya hanya sekitar 10% dari masyarakat di dekat Pabrik Semen yang dipekerjakan di pabrik tersebut. Itupun mereka hanya dipekerjakan sebagai pesuruh atau tenaga kerja sementara bukan pekerja tetap

  1. Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi (tipe bentang alam karst) yang mesti dilindungi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

UU 26 tahun 2007 mengatur jenis-jenis kawasan berdasarkan fungsi utamanya yang dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Sementara kawasan lindung merupakan kawasan suaka alam, cagar budaya, sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, sekitar danau, hutan lindung, bergambut, resapan air, rawan bencana alam.

Karst merupakan batu gamping yang berpori. Gamping yang ada di wilayah Indonesia hampir seluruhnya 99% merupakan batu Karst karena Indonesia berada di wilayah tropis. Dalam peraturan, yang diatur untuk tidak boleh dirubah bentang alamnya atau ditambang diatur sebagai kawsan lindung adalah Kawasan Bentang Alam Karst dan bukan kawasan Karst. Apabila Karst tidak boleh ditambang maka di Indonesia tidak akan ada produksi semen. Kawasan Bentang Alam Karst merupakan kawasan yang mana terdapat keindahan bentang alam seperti stalagtit dan stalagmit.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentam alam karst, dijelaskan pada Pasal 3 bahwa “Kawasan Bentang Alam Karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional”. Selain itu dijelaskan pula dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030:

Pada pasal 60 berbunyi:

“Kawasan lindung geologi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari:

– Kawasan lindung kars;

– Kawasan cagar alam geologi;

Kawasan imbuhan air.

Selanjutnya, dalam pasal 63 ditegaskan bahwa “Kawasan Imbuhan Air” sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada : Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watu Putih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu”.

Melihat hasil penelitian Air Bawah Tanah oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 yang menyatakan bahwa wilayah Gunung Watu Putih adalah Kawasan Bentang Alam Karst, dengan berpatokan pada Permen ESDM No. 17/2012, Perda Jateng No. 6/2010, dan UU No 26/2007 bahwa seharusnya pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia yang masih dalam kawasan Bentang Alam Karst tidaklah diperbolehkan karena hal tersebut sudah menyalahi peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.

  1. Proses perencanaan dan pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia tidak transparan dan partisipatif terhadap masyarakat, khususnya bagi masyaarakat di desa yang menjadi lokasi pertambangan dan pabrik semen PT. Indonesia.

Keterbukaan dalam penyusunan sudah dilakukan, namun pada kenyataannya kurang merata. Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum PT. Semen Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Adnan mengatakan dalam suatu media, bahwa akan terus melakukan berbagai upaya pendekatan secara persuasif serta penjelasan ilmiah pada kelompok masyarakat yang masih menolak

Masyarakat secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui rencana awal pembangunan tambang dan pabrik semen, termasuk proses pembebasan lahan (tanah), sosialisasi perencanaan tambang dan pabrik semen, dan minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sejak saat itu, protes dan penolakan masyarakat terus meningkat. Proses yang perencanaan pembangunan pabrik semen yang tidak transparan dan partisipatif telah melahirkan AMDAL dan Izin Lingkungan dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (PP No 27/2012 dan UU No. 32/2009). Maka jika kita berpatokan dengan dasar hukum tersebut, Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan tidak bisa dijadikan dasar dalam penerbitan IUP, karena pengurusan dokumen sebagai syarat diterbitkannya Izin Lingkungan tidaklah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas memang kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara perusahaan PT Semen Indonesia dengan masyarakat di daerah Rembanglah yang menyebabkan konflik ini. Kurangnya sosialisasi dan pencerdasan ke masyarakat yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Serta masih adanya kekurangan dibeberapa aspek dalam pembangunan pabrik semen ini, yakni dengan masih adanya pencemaran udara serta solusi agar mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat tidak terganggu. Perlunya adanya Kajian Lingkungan Strategis seperti yang telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian akan dipantau oleh PT SI dan masyarakat di Rembang itu sendiri agar jelas mana daerah yang bisa di eksploitasi, mana yang tidak.

Mari kita lanjutkan dengan cerita mengenai bagaimana hasil putusan konflik Pembangunan pabrik semen di Rembang ini. Dalam pertemuan itu masyarakat tolak pabrik semen dikagetkan bahwa ternyata memang SK Izin Lingkungan no.660.30/17 tahun 2012 dicabut, akan tetapi kemudian secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam Ganjar Pranowo menerbitkan SK Izin Lingkungan baru untuk PT SI dengan Nomor 660.1/30 Tahun 2016. Dalam sebuah media massa, Ganjar mengatakan bahwa Pembangunan pabrik semen oleh PT SI di Rembang akan tetap jalan terus. Dia beralasan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menghentikannya, karena keputusan PK MA hanya membatalkan SK Izin Lingkungan tidak memutus pemberhentian operasi PT SI.

Bahwa berdasarkan putusan MA izin lingkungan PT. Semen Indonesia dicabut. Putusan MA ini kemudian dutindak lanjuti oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.6601/4 tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 660.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam keterangannya, pada poin satu, Ganjar menyebutkan; “Menyatakan batal dan tidak berlaku” keputusan Gubernur No. 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang.

Namun di poin kedua, menyatakan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Gubernur memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL. Selain itu, Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali No. 99/PK /TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Apabila kita telaah lebih dalam, bisa kita lihat berasama ada upaya untuk menyiasati putusan MA berdasarkan putusan Gubernur Jawa Tengah ini, karena dari pernyataannya bahwa proses pembangunan pambrik semen PT. Semen Indonesia dapat dilanjutkan apabila mampu melengkapi syarat dokumen sesuai persyaratan.

Hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk disiasati. Perjuangan Rakyat Kendeng masih panjang kawan-kawanku. Cerita ini tidak berhenti disini saja. Mereka masih membutuhkan keadilan dan realisasi dari pemerintah. Mari pantau terus perjuangan Rakyat Kendeng untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka dan juga kelestarian lingkungan yang berusaha mereka jaga. Karena bagi mereka bukan hanya kesejahteraan sesaat lah yang mereka fikirkan melainkan juga kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Bukannya membatasi pembangunan dan mengambat kemajuan. Tidak, sama sekali bukan itu. Melainkan menuntut adanya pembangunan yang tidak melupakan bagaimana dampaknya terhadap dilingkungan sekitar. Kawan sudah sepatutnya pembangunan di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, karena alam adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan dan kita jaga. Lantas mau tinggal dimana kelak anak cucu kita jika lingkungan terus kita gerogoti lestarinya?

Sumber:

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Kawasan Bentang Alam Karst

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030

Media Internet

http://fairfinanceguide.org/media/277137/bank-investment-on-cement-industry-in-the-basin-groundwater-cat-watuputih-central-java-id.pdf

http://omahkendeng.org/2011-05/181/kronologi-penolakan-warga-atas-rencana-pendirian-pabrik-semen-pati/

https://boemimahardika.wordpress.com/2016/12/11/solidaritas-perjuangan-terus-mengalir-kepada-rakyat-kendeng-menyikapi-sk-izin-lingkungan-baru-untuk-pt-si/

http://hmt.mining.itb.ac.id/mitos-dan-fakta-dibalik-konflik-semen-rembang/

http://m.bareksa.id/id/text/2015/03/16/pabrik-semen-indonesia-di-rembang-dan-demonstran-tenda-biru/9741/analysis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s