Analisis Kenaikan STNK dan BPKB yang Menggendut Hingga Mencapai 300%

Awal tahun 2017 disambut dengan warna-warni kenaikan diberbagai sektor yang ‘cukup’ menggegerkan masyarakat. Pasalnya bukan hanya kenaikan listrik dan BBM saja yang terjadi melainkan juga diikuti kenaikan biaya Pengesahan STNK, BPKB, hingga tanda nomor kendaraan. Kenaikan tarif baru pengurusan biaya kendaraan bermotor berlaku secara nasional didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggantikan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010. Kenaikan tarif atas PNPB tersebut diusulkan ke Kementerian Keuangan oleh Kepolisian RI atas saran Badan Pemeriksa Keuangan pada September 2015. Kementerian Keuangan kemudian melakukan pembahasan internal dilanjutkan diskusi dengan Polri di bawah koordinasi Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan. Kenaikan tarif baru STNK dan BPKB ini diberlakukan sejak 6 Januari 2017.

Berikut akan kami jelaskan mengenai data kenaikan tarif STNK dan BPKB yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

019481100_1483691921-170106_tarif_baru_kepengurusan_surat_kendaraan_infografis

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat. Adapun pengesahan STNK untuk roda dua atau roda tiga dari sebelumnya tidak dikenakan biaya menjadi Rp 25.000.

Kenaikan tarif STNK dan BPKB ini membuat resah masyarakat pasalnya kenaikan yang terjadi hampir sekitar 100%-300% dari harga awal. Berikut beberapa alasan mengapa diadakan kenaikan tarif STNK dan BPKB:

  1. Bahwa tujuan utama dari penaikan tarif STNK dan BPKB ini adalah untuk peningkatan pelayanan publik. Diantaranya adalah untuk mendukung biaya pemebuatan jaringan online di Indonesia agar nantinya pengurusan STNK dan BPKB bisa dilakukan secara online agar pengurusan dan pembuatannya lebih cepat, efektif, efisien dan dan menekan serta menghilangkan adanya pungli yang dilakukan oleh petugas. Harapannya dengan pengurusan berbasis online ini nanti masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan SIM dengan kembali kedaerahnya. Dia bisa melakukan perpanjangan dilokasi dia sekarang berada. Peningkatan tarif tersebut juga dialokasikan untuk modernisasi alat komputerisasi Samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pelayanan di seluruh Indonesia.
  2. Tarif STNK dan BPKB sudah sejak 2010 tidak pernah naik berdasarkan penjelasan dari Mentri Keuangan Sri Mulyani.
  3. Kenaikan tarif STNK dan BPKB ini disesuaikan dengan kenaikan inflasi yang terus bertambah tiap tahunnya.
  4. Kenaikan ini berkaitan dengan temuan dari BPK bahwa harga material kertas, percetakan dll sudah naik, dan data material yang dimiliki oleh kepolisian adalah data material 5 tahun yang lalu.

Dan yang perlu digarisbawahi bahwa kenaikan tarif STNK dan BPKB ini bukan kenaikan tarif pajaknya melainkan kenaikan tarif administrasinya. Hal ini yang perlu ditekankan terhadap masyarakat karena sering adanya kesalahpahaman mengenai kenaikan tarif STNK dan BPKB ini. Respon dari masyarakatpun bervariasi menanggapi kenaikan STNK dan BPKB ini. Beberapa sepakat dengan dinaikkannya tarif STNK dan BPKB ini asalkan diiringi dengan perbaikan pelayanan dan kemudahan untuk pengurusan STNK dan BPKB serta mendukung untuk menghilangkan praktek pungli yang sering terjadi. Namun banyak juga yang merasa tercekik dan kaget dengan kenaikan STNK dan BPKB yang dinilai sangat drastis, serta kurangnya sosialisasi dan transparansi mengenai pengalokasian tarif STNK dan BPKB ini. Kurangnya transparansi inilah yang ditakutkan oleh masyarakat akan adanya penyelewengan seiring dengan penaikan tarif STNK dan BPKB. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah untuk menjelaskan transparansi dana mengenai kenaikan tarif STNK dan BPKB ini serta menuntut pemerintah untuk segera membenahi fasilitas dan pelayanan dalam pengurusan STNK dan BPKB dan juga memberantas pungli dan bisnis calo yang masih sering terjadi.

Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan sadar akan perubahan dan perkembangan negeri ini. Jangan hanya menuntut tanpa memberikan kontribusi. Jangan hanya meminta dan mengkritik tanpa memberikan solusi. Jangan tidak perduli namun berakhir dengan demo dan teriakan anarki. Mari sama-sama kita kawal apakah kebijakan baru ini benar-benar telah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Karena kita bukan lagi masyarakat yang buta akan perkembangan pemerintahan. Jangan hanya diam ketika terjadi penyelewengan dan mengeluh dibawah ketertindasan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s